Dampak Positif Hilirisasi Industri bagi Penanaman Modal di Indonesia

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya mineral yang melimpah, seperti emas, tembaga, nikel, timah, dan batu bara. Seiring dengan meningkatnya permintaan pasar global terhadap sumber daya mineral, hilirisasi industri tambang di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi semakin penting.

Perkembangan hilirisasi industri tambang di NKRI telah memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan perekonomian negara, namun juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar tambang. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang tepat untuk meminimalkan dampak negatif tersebut dan memaksimalkan dampak positif hilirisasi industri tambang bagi pembangunan perekonomian Indonesia.

Indonesia telah berkomitmen untuk terus menggenjot penghiliran. Kini, pengembangan industri penghiliran sudah mulai terlihat hasilnya. Wajar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seringkali mengangkat masalah penghiliran tersebut.

Dalam sambutan di depan umum, ketika menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan, Senin (6/2/2023), masalah penghiliran kembali disinggung. Di depan para investor yang menghadiri ajang Mandiri Investment Forum, Presiden Jokowi menyinggung soal penghiliran industri pertambangan.

Presiden Jokowi mengingatkan, kebijakan penghiliran tambang yang dilakukan Pemerintah telah menuai hasil. Dia pun mencontohkan, larangan ekspor nikel sejak Januari 2020 yang diikuti dengan penghiliran produk nikel di tanah air, mendorong nilai ekspor nikel dari USD 1,1 miliar menjadi USD 30 miliar-USD 33 miliar pada 2022. (Firman Hidranto : 16 Maret 2023).

Pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) melaporkan realisasi investasi di bidang hilirisasi sepanjang Januari hingga Desember 2023 mencapai Rp 375,4 triliun. Angka ini mencapai 26,5% dari total Rp 1.418,9 triliun.

Dari capaian tersebut, Kementerian Investasi/BKPM RI mencatat realisasi terbesar dibukukan oleh investasi di smelter mineral sebesar Rp 216,8 triliun sepanjang 2023. Adapun, investasi smelter terbanyak mengalir ke nikel sebesar Rp 136,6 triliun. Kemudian, realisasi terbesar kedua adalah tembaga dengan pencapaian Rp 70,5 triliun dan terakhir, bauksit sebesar Rp 9,7 triliun.

Selanjutnya, investasi hilirisasi terbesar kedua dicetak oleh sektor minyak dan gas, yakni petrokimia sebesar Rp 46,3 triliun. Kemudian, posisi ketiga terbesar, Kementerian Investasi/BKPM RI mencatat investasi hilirisasi kehutanan mencapai Rp 51,8 triliun. Keempat, ada pertanian dengan realisasi Rp 50,8 triliun. Terakhir, ekosistem kendaraan listrik Rp 9,7 triliun sepanjang 2023.

Indonesia saat ini telah menyusun peta jalan (roadmap) hilirisasi investasi strategis dalam rangka mendorong transformasi ekonomi.

Menteri Investasi/BKPM RI Bahlil Lahadia dalam keterangannya menyampaikan bahwa peta jalan tersebut telah selesai disusun dengan total investasi hingga US$ 545,3 miliar sampai tahun 2040. (Rosseno Aji Nugroho : 24 Januari 2024).

Hilirisasi industri tambang adalah proses peningkatan nilai tambah mineral yang dihasilkan oleh sektor tambang melalui pengolahan, pengembangan produk turunan, dan diversifikasi produk. Tujuan dari hilirisasi industri tambang adalah meningkatkan kontribusi sektor tambang pada perekonomian nasional dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

Hingga saat ini, perkembangan hilirisasi industri tambang di tanah air telah mengalami beberapa tahap, yakni : Pertama, tahap eksplorasi dan penemuan. Pada tahap ini, dilakukan eksplorasi untuk menemukan lokasi tambang yang potensial untuk dieksploitasi. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan penelitian dan pengembangan teknologi untuk memperoleh informasi yang lebih akurat tentang kualitas dan kuantitas mineral yang terdapat di lokasi tambang.

Kedua, tahap pengembangan. Setelah berhasil menemukan lokasi tambang yang potensial, dilakukan pengembangan tambang dengan membangun infrastruktur dan sarana penunjang lainnya, seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas pengolahan mineral.

Ketiga, tahap produksi. Pada tahap ini, tambang mulai berproduksi dan menghasilkan mineral yang siap dijual ke pasar global. Dalam tahap ini, hilirisasi industri tambang dapat dilakukan dengan memproduksi mineral dengan kualitas yang lebih tinggi, sehingga nilai tambah produk meningkat.

Keempat, tahap pascaproduksi. Setelah masa produksi selesai, dilakukan kegiatan reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang untuk mengembalikan fungsi lingkungan, dan sosial di sekitarnya.

Dalam konteks hilirisasi industri tambang di Indonesia, ada beberapa upaya yang harus dilakukan antara lain : Pertama, pengembangan teknologi pengolahan. Dalam mengolah mineral tambang, teknologi pengolahan yang tepat sangat diperlukan untuk memperoleh hasil yang optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan yang lebih maju untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.

Kedua, pengembangan produk turunan. Mineral tambang dapat diolah menjadi produk turunan yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi, seperti logam, bahan kimia, pupuk, dan komponen elektronik. Dengan mengembangkan produk turunan, nilai tambah produk dapat meningkat dan kontribusi sektor tambang terhadap perekonomian nasional juga semakin besar.

Ketiga, pembangunan industri. Hilirisasi industri tambang dapat dilakukan dengan membangun industri downstream yang terintegrasi dengan sektor tambang, seperti industri besi dan baja, industri pengolahan minyak, dan industri kimia. Hal ini dapat meningkatkan keterkaitan antara sektor tambang dan industri pengolahan, sehingga dapat memperkuat nilai tambah industri di tanah air.

Keempat, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk mendorong hilirisasi industri tambang, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian dalam pengolahan mineral dan pengembangan produk turunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan SDM yang tepat untuk memenuhi kebutuhan industri hilirisasi tambang di Indonesia.

Hilirisasi industri tambang dapat memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia, namun juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi tepat dan pengawasan yang terintegrasi untuk meminimalisir dampak negatif tersebut, dan berorientasi memaksimalkan dampak positif hilirisasi industri tambang bagi pertumbuhan perekonomian di NKRI.

Di era hilirisasi industri yang kini menjadi skala prioritas Pemerintah di Indonesia, penanaman modal sangat penting untuk memperkuat sektor industri dan pertumbuhan perekonomian di tanah air.

Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penanaman modal di era hilirisasi industri di Indonesia, diantaranya : Pertama, identifikasi potensi sektor industri. Sebelum memutuskan untuk menanamkan modal di wilayah NKRI, para investor perlu melakukan penelitian dan mengidentifikasi sektor industri yang memiliki potensi untuk berkembang. Beberapa sektor industri yang memiliki potensi di Indonesia antara lain agroindustri, otomotif, farmasi, dan teknologi.

Kedua, dukungan infrastruktur. Kondisi terkini terkait infrastruktur yang memadai sangat penting dalam pengembangan sektor industri. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur di seluruh wilayah NKRI yang terbentang dari Aceh hingga Papua, termasuk jalan tol, bandara, pelabuhan, dan stasiun kereta api. Ini akan membantu menarik lebih banyak investasi ke Indonesia dan memperkuat sektor industri.

Ketiga, regulasi dan kebijakan investasi yang jelas. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk menarik minat para investor berinvestasi ke Indonesia. Investor harus memahami peraturan dan kebijakan ini agar dapat berinvestasi dengan baik dan aman.

Keempat, ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas. Tenaga kerja yang berkualitas sangat penting dalam mengembangkan sektor industri. Investor juga perlu memperhatikan kualitas tenaga kerja yang tersedia di Indonesia, dan mengambil langkah untuk melatih mereka jika memang dibutuhkan.

Kelima, kerjasama dengan perusahaan lokal dalam bentuk kemitraan. Kerjasama dengan perusahaan lokal dapat membantu investor untuk memahami pasar dan memperkuat posisi mereka di Indonesia. Perusahaan lokal juga dapat membantu investor mengatasi tantangan lokal yang mungkin nanti akan mereka hadapi.

Dalam rangka mengembangkan sektor industri di Indonesia, penanaman modal yang tepat dan strategis sangat penting. Dengan perhatian pada potensi sektor industri, dukungan infrastruktur, regulasi dan kebijakan investasi yang jelas, tenaga kerja yang berkualitas, dan Kerjasama dalam format kemitraan dengan perusahaan lokal, investor dapat memperkuat posisi mereka di Indonesia, dan tentu saja turut serta membantu mengembangkan sektor industri di wilayah NKRI.

Beberapa dampak positif dari hilirisasi industri bagi penanaman modal di Indonesia, antara lain : Pertama, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk. Dengan meningkatkan nilai tambah produk melalui hilirisasi, Indonesia dapat meningkatkan daya saing produknya di pasar global dan sekaligus menarik minat para investor untuk menanamkan modal di tanah air.

Kedua, peningkatan kualitas dan efisiensi produksi. Hilirisasi dapat mendorong pengembangan teknologi dan keahlian tenaga kerja yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Hal ini dapat menarik minat investor untuk menanamkan modal di sektor industri yang lebih maju dan lebih berkembang.

Ketiga, peluang investasi baru. Adanya hilirisasi industri dapat membuka peluang investasi baru di sektor-sektor yang masih belum tersentuh, seperti sektor manufaktur yang berkaitan dengan energi terbarukan, teknologi informasi, dan sektor ekonomi kreatif.

Keempat, peningkatan penerimaan pajak. Dengan meningkatnya investasi di sektor industri, penerimaan pajak dari sektor tersebut juga dapat meningkat, sehingga memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan perekonomian negara.

Namun demikian, hilirisasi industri juga memiliki beberapa dampak negatif, seperti peningkatan penggunaan sumber daya alam yang berpotensi merusak lingkungan, serta risiko terjadinya ketergantungan pada investor asing dalam pengembangan sektor industri.

Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang tepat dan juga didukung dengan kebijakan strategis Pemerintah di Indonesia sehingga dapat menumbuhkan hilirisasi industri yang ramah lingkungan dan sekaligus menarik investor untuk memaksimalkan dampak positif hilirisasi industri bagi penanaman modal di Indonesia yang diiringi dengan pemerataan ekonomi yang adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh wilayah NKRI.

 

Positive Impact of Industrial Downstreaming for Investment in Indonesia

Indonesia has a wealth of abundant mineral resources, such as gold, copper, nickel, tin, and coal. Along with the increasing global market demand for mineral resources, downstreaming the mining industry in the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) is becoming increasingly important.

The development of downstream mining industry in NKRI has contributed greatly to the country's economic growth, but also has a negative impact on the environment and public health around the mine. Therefore, the need for proper regulation to minimize these negative impacts and maximize the positive impact of downstream mining industry for the development of the Indonesian economy.

Indonesia has committed to continue to boost the eviction. Now, the development of the dilution industry has begun to see results. Naturally, President Joko Widodo (Jokowi) often raises the issue of the eviction.

In public remarks, when attending the Annual Meeting of the Financial Services Industry on Monday (6/2/2023), the issue of re-winding was alluded to. In front of the investors who attended the Mandiri Investment Forum, President Jokowi touched on the issue of mining industry dilution.

President Jokowi reminded, the policy of mining removal carried out by the Government has reaped results.He also exemplified, the ban on nickel exports since January 2020 followed by the removal of nickel products in the country, pushing the value of nickel exports from USD 1.1 billion to USD 30 billion-USD 33 billion in 2022. (Firman Hidranto : 16 March 2023).

The Government through the Ministry of Investment/Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia (BKPM RI) reported the realization of investment in downstream areas throughout January to December 2023 reached Rp 375.4 trillion. This figure reached 26.5% of the total Rp 1,418.9 trillion.

From these achievements, the Ministry of Investment/BKPM RI recorded the largest realization recorded by investment in mineral smelters of Rp 216.8 trillion throughout 2023. As for, the most smelter investment flows into nickel of Rp 136.6 trillion. Then, the second largest realization is copper with an achievement of Rp 70.5 trillion and lastly, bauxite of Rp 9.7 trillion.

Furthermore, the second largest downstream investment was printed by the oil and gas sector, namely petrochemicals of Rp 46.3 trillion. Then, the third largest position, the Ministry of Investment/BKPM RI recorded downstream investment of forestry reaching Rp 51.8 trillion. Fourth, there is agriculture with realization of Rp 50.8 trillion. Lastly, the ecosystem of electric vehicles Rp 9.7 trillion throughout 2023.

Indonesia has developed a roadmap (roadmap) for downstream strategic investment in order to drive economic transformation.

Minister of Investment/BKPM RI Bahlil Lahadia in his statement said that the road map has been completed with total investment up to US$ 545.3 billion until 2040. (Rosseno Aji Nugroho : 24 January 2024).

Downstreaming the mining industry is the process of increasing the added value of minerals produced by the mining sector through processing, development of derivative products, and diversification of products.The purpose of downstreaming the mining industry is to increase the contribution of the mining sector to the national economy and reduce dependence on exports of raw materials.

Until now, the development of downstream mining industry in the country has undergone several stages, namely: First, the exploration and discovery stage. At this stage, exploration is carried out to find potential mining locations to be exploited. In addition, at this stage also carried out research and technological development to obtain more accurate information about the quality and quantity of minerals contained at the mine site.

Second, the development stage. After successfully finding a potential mine location, development of the mine is carried out by building infrastructure and other supporting facilities, such as roads, ports, and mineral processing facilities.

Third, the production stage. At this stage, the mine begins to produce and produce minerals that are ready to be sold to the global market.In this stage, downstream of the mining industry can be done by producing minerals with higher quality, so that the added value of products increases.

Fourth, the post-production stage. After the production period is completed, reclamation and rehabilitation activities of former mining land to restore environmental, and social functions in the vicinity.

In the context of downstreaming the mining industry in Indonesia, there are several efforts that must be made, among others: First, the development of processing technology. In processing mining minerals, the right processing technology is needed to obtain optimal results. Therefore, more advanced research and development of processing technology is needed to improve product efficiency and quality.

Second, the development of derivative products.Mining minerals can be processed into derivative products that have higher added value, such as metals, chemicals, fertilizers, and electronic components.By developing derivative products, the added value of products can increase and the contribution of the mining sector to the national economy is also getting bigger.

Third, the development of the mining industry can be done by building downstream industries that are integrated with the mining sector, such as the iron and steel industry, oil processing industry, and chemical industry. This can increase the linkage between the mining sector and the processing industry, so as to strengthen the added value of the industry in the country.

Fourth, the development of Human Resources (HR). To encourage the downstreamization of the mining industry, it takes human resources who have skills and expertise in mineral processing and derivative product development. Therefore, it is necessary to carry out proper HR training and development to meet the needs of the mine downstream industry in Indonesia.

Downstreaming the mining industry can contribute greatly to the growth of the Indonesian economy, but also have a negative impact on the environment and surrounding communities. Therefore, there is a need for proper regulation and integrated supervision to minimize these negative impacts, and oriented to maximize the positive impact of downstream mining industry for economic growth in NKRI.

In the era of downstream industry which is now a priority scale of the Government in Indonesia, investment is very important to strengthen the industrial sector and economic growth in the country.

The following are some things that need to be considered in the investment in the downstream era of industry in Indonesia, including: First, identify the potential of the industrial sector. Before deciding to invest in the NKRI area, investors need to research and identify industrial sectors that have the potential to develop. Some industrial sectors that have potential in Indonesia include agroindustry, automotive, pharmaceutical, and technology.

Second, infrastructure support. The current conditions related to adequate infrastructure are very important in the development of the industrial sector. The Indonesian government has committed to improve infrastructure throughout the NKRI region stretching from Aceh to Papua, including toll roads, airports, ports, and railway stations. This will help attract more investment to Indonesia and strengthen the industrial sector.

Third, the Indonesian government has issued various regulations and policies to attract investors to invest in Indonesia. Investors must understand these rules and policies in order to invest properly and safely.

Fourth, the availability of qualified labor. Qualified labor is very important in developing the industrial sector. Investors also need to pay attention to the quality of the workforce available in Indonesia, and take steps to train them if needed.

Fifthly, Collaboration with local companies in the form of partnerships. Cooperation with local companies can help investors to understand the market and strengthen their position in Indonesia. Local companies can also help investors overcome local challenges they may face later.

In order to develop the industrial sector in Indonesia, proper and strategic investment is very important.With attention to the potential of the industrial sector, infrastructure support, clear investment regulation and policy, qualified workforce, and Cooperation in partnership format with local companies, investors can strengthen their position in Indonesia, and of course participate in helping to develop the industrial sector in the NKRI region.

Some of the positive effects of downstreaming industry for investment in Indonesia, among others: First, increasing added value and product competitiveness. By increasing the added value of products through downstream, Indonesia can increase the competitiveness of its products in the global market and at the same time attract investors to invest in the country.

Second, the improvement of the quality and efficiency of production. Downstreamization can encourage the development of higher technology and labor expertise, thereby increasing the efficiency and quality of production.It can attract investors to invest in more advanced and more developed industrial sectors.

Third, new investment opportunities.The downstream industry can open up new investment opportunities in sectors that are still untapped, such as the manufacturing sector related to renewable energy, information technology, and the creative economy sector.

Fourth, the increase in tax revenue. With increasing investment in the industrial sector, tax revenue from the sector can also increase, thus contributing positively to the growth of the country's economy.

However, downstreaming the industry also has some negative impacts, such as increased use of natural resources that have the potential to damage the environment, as well as the risk of dependence on foreign investors in the development of the industrial sector.

Therefore, there needs to be proper regulation and also supported by the strategic policy of the Government in Indonesia so that it can foster the downstream of environmentally friendly industries and at the same time attract investors to maximize the positive impact of industrial downstream for investment in Indonesia which is accompanied by equitable economic equity, and sustainable for communities throughout the NKRI region.

Penulis: 
agus purnama
Sumber: 
DPMPTSP