Capai 1,8 Triliun Dalam Kurun Waktu 3 Bulan, Kadis DPMPTSP Yakin Target Realisasi Investasi Tercapai

Air Itam—Realisasi investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan pertama mencapai 1,8 Triliun Rupiah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Beling Darlan, S.Pd,.MM yakin  target realisasi investasi  akan tercapai.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan oleh Kementerian Investasi target realisasi investasi yahun 2022 sebesar Rp.6,76 Triliun dari target Nasional tahun 2022 yakni sebesar  Rp.1.200 Triliun.  Penetapan target realisasi tahun 2022 untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini berdasarkan realisasi investasi selama 3 tahun terakhir 2019 sampai dengan 2021.

Tentunya target ditahun ini meningkat signifikan dari target tahun lalu, untuk tahun 2021 target Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4,1 Triliun dan tercapai 4,3 Triliun jika dipersentasekan sebesar  105 % dari target yang ditentukan.

“Pada triwulan pertama tahun 2022 capaian realisasi investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari PMDN mencapai 1,7 triliun dan dari PMA mencapai 111 Miliar, jadi untuk total keseluruhan antara PMDN dan PMA mencapai 1,8 trilun.  Jika dari triwulan pertama sampai ditriwulan akhir stabil realisasi investasinya maka target 6,76 bisa tercapai, data tersebut kami dapatkan dari National Single Window for Investment (NSWI) yang dipublikasikan oleh Kementerian Investasi RI”. Ungkap Darlan yang ditermui diruang kerjanya pada Rabu (09/06/22).

Menurutnya, saat ini sektor yang paling banyak menyumbang angka realisasi investasi ada disektor pertanian dan perkebunan, sektor pertambangan dan sektor kelautan perikanan.  Untuk itu kamii mengharapkan agar pelaku usaha dapat proaktif melakukan pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) agar target realisasi investasi dapat tercapai.

Pengisian LKPM ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 15 dimana setiap perusahan  penanaman modal wajib untuk menyampaikan LKPM periode triwulan dan semester.  Bagi perusahaan yang tidak menyampiakan LKPM sesuai periode pelaporan Kementerian Investasi akan menindaklanjuti dengan mengirimkan surat peringatan kepada perusahaan dan jika perusaahan tersebut tidak merespon surat peringatan selama tiga kali secara berturut-turut dapat dijatuhi sanksi berupa pembatalan/pencabutan izin perusahaan.

Lebihlanjut Kepala Dinas juga menegaskan bahwa tugas dan fungsi DPMPTSP  melayani perizinan dan non perizinan yang hanya bersifat administratif, dalam proses pengeluaran izin harus ada rekomendasi teknis dari dinas teknis, jadi yang merekomendasikan terbit atau tidaknya izin tersebut adalah dinas teknis akan tetapi persyaratan secara administrasinya ada di Dinas kami. Papar Kadis.

 

1.8 Trillion Within 3 Months, Head of DPMPTSP is Sure to Realize Investment Target

Air Itam—In first quarter investment realization of Bangka Belitung Province reached 1.8 trillion rupiah, the head of Investment and Integrated One Stop Service Agency (DPMPTSP) Bangka Belitung Province Darlan, S.Pd.,MM was sure to realized the investment target.

Investment Ministry has set investment target 2022 for Bangka Belitung Province 6.76 trillion rupiah of national target 1,200 trillion rupiah. It based on investment realization for the last 3 years from 2019 to 2021.

Target for 2022 increased significantly than last year, for 2021 the target for Bangka Belitung Province was 4.1 trillion and the realization was 4.3 trillion or 105% from defined target.

 “First quarter of 2022 investment realization of Bangka Belitung for DDI (Domestic Direct Investment) reached 1.7 trillion and for FDI (Foreign Direct Investment) reached 111 billion rupiah, and total target was 1.8 trillion rupiah. Based on National Single Window for Investment (NSWI) published by Investment Ministry target investment was 6.76 trillion rupiah and it will be realized if the investment realization from first to last quarter is stable”, said Darlan in his office on Wednesday (9/06/2022).

According to him, the highest contributor investment realization was agriculture and plantation sector, mining sector and marine and fishery sector. Therefore, we hope the investors can be proactive to submit LKPM to realize the target.

The submitting of LKPM was based on Law Number 25 Year 2007 Article 15. It stated that every company is obliged to submit LKPM for quarter and semester periods. For companies who do not submit LKPM to the reporting period, the Ministry of Investment will follow up by sending a warning letter to the company. And if the company does not respond to the warning letter three times in a row, it can be subject to sanctions in the form of cancellation/revocation of company license.

Furthermore, Darlan said that the duties and functions of the DPMPTSP was to serve licensing and non-licensing for administrative only, in the process of issuing a permit, there must be a recommendation from the technical office, so it is the technical office that recommends whether or not the permit is issued, but the administrative requirements are in our office.

Penulis: 
Evani (Pranata Humas)
Sumber: 
DPMPTSP