Komitmen Pimpinan Jadi Kunci Keberhasilan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pangkalpinang—Komitmen Pimpinan merupakan keberhasilan tertinggi yakni sekitar 60 % dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi maupun akuntabilitas. Hal ini diungkapkan oleh Wardati, Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organiasasi saat melakukan kunjungan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa (21/07/2020).

Sejauh ini Kemenpan-RB melihat dalam penyelenggaraan pemerintah masih terdapat banyak kelemahan sehingga perlu dilakukan sesuatu perubahan dan pembaharuan. 

“Tantangan yang kita hadapi saat ini  cukup berat, karena Kemenpan-RB itu sendiri saat ini bukan hanya terfokus pada penilaian saja tapi lebih kepada implementasi dilapangan, untuk pemenuhan administrasi itu sendiri  berbobot 20 %, jadi sifatnya masih mandatori untuk itu  harapan  saya pada penilaian ini, Reformasi Birokrasi itu tidak hanya secara administrasi melainkan betul-betul emang terlaksana dan terimplementasikan sehingga hasilnya betul-betul dirasakan kita semua baik masyarakat, maupuan kita ASN sendiri”. Ungkap Wardati.

Menurut penilaian  Wardati, untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini sendiri sangat responsif dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan dari capaian lembar kerja evaluasi ternyata PTSP cukup tinggi sehingga layak diajukan dalam penilaian Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB.

Adapun delapan area perubahan reformasi birokrasi yang akan dinilai yakni, Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Pengutan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Reformasi Birokrasi ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubah mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, sementara tujuannya untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN serta mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai nilai dasar dan kode etik aparatur Negara.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Perryanis mengatakan sejauh ini yang menjadi permintaan dari tim Reformasi Birokrasi sudah dipenuhi, hanya saja ada sedikit kurang pemahaman mengenai benturan kepentingan.

“Penerapan SIPP  pada indikator Benturan Kepentingan sampai saat ini belum ada bentuk kongkritnya seperti apa dan  kami tidak tau.  Setau saya benturan kepentingan versi PTSP misalnya saja ada pengeluaran izin dari PTSP yang menyebabkan adanya benturan dengan kelompok masyarakat tertentu sehingga terjadi overlapping izin ditingkat lapangan. Biasanya atas kejadian seperti itu pihak kami dipanggil dan biasanya dimediasi  oleh Sekda, duduk bersama dan bertemu dengan pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan pemasalah tersebut”. Ungkap Perryanis

Untuk itu Perryanis menyarankan agar kedepannya dalam memenuhi unsur penlaian ini ada pemahaman yang sama antar Perangkat Daerah  (PD) di unit kerja yang lain dalam merumuskan delapan area perubahan ini agar semua satu pemikiran.  Harapnya

Penulis: 
Evani (Pranata Humas)
Sumber: 
DPMPTSP